Yogyakarta Gelar Evaluasi Genjot Perbaikan SAKIP

Setelah penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2019,mabar55 Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Bappeda menggelar FGD Evaluasi hasil SAKIP, Selasa (3/3/2020).

Ada sejumlah pekerjaan rumah yang mesti dikejar oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

“Dari hasil penilaian kemarin, kita berhasil meningkat dengan meraih nilai A, namun kita tidak bisa berpuas diri, masih ada sejumlah hal yang harus dimaksimalkan,” Ucap Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi.

Heroe menjelaskan, diantara catatan dari Kemenpan RB yang harus segera ditindalanjuti yakni, mengkaji mekanisme pengendalian program lintas perangkat daerah jika perlu dapat menyusun shadow program yang merupakan kumpulan dari berbagaii program teknis di perangkat deerah.

Selain itu, Inspektorat juga didorong untuk meningkatkan kualitas evaluasi AKIP sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi sistem AKIP oleh perangkat daerah secara signifikan.

“Kualitas laporan kinerja seluruh daerah juga harus ditingkatkan sehingga memenuhi kriteria penyajian informasi kinerja yang baik,” ucapnya.

Dengan begitu, sasmbungnya, laporan kinerja tersebut bisa dimanfaatkan sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen seperti penilaian kinerja dan perbaikan perencanaan.

Disisi lain, Pihaknya juga mengapresiasi perbaikan SAKIP yang selama ini telah dilakukan sehingga berhasil meraih predikat A.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan perbaikan SAKIP sejak 2016 yakni dengan menyusun proses bisnis yang berdasarkan proses RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017-2022.

Pemerintah Kota Yogyakarta mampu menumbuhkan efisiensi kegiatan pada RPJMD 2017-2022 sebesar 737 kegiatan dibandingkan dengan RPJMD periode sebelumnya.

Dengan penerapan proses bisnis tersebut, sambungnya, Pemerintah Kota Yogyakarta mampu mengefisienkan belanja-belanja yang tidak terkait dengan pencapaian sasaran program pada tahun 2019 sebesar RP.203.9 miliar.

Perbaikan SAKIP juga dibuktikan dengan berkurangnya angka kemiskinan yang pada tahun 2012 sebesar 99,75 persen menjadi 6,98 persen pada tahun 2018. Hal yang sama juga terjadi pada berkurangnya jumlah pengangguran terbuka yakni dari angka 10,74 persen menjadi 2,32 persen.

Selain itu, pendapatan per kapita terus merangkak naik dari angka 44,26 juta per orang meningkat hingga 79,11 juta per orang pada tahun 2018.

“Kualitas infrastruktur juga terus meningkat, dan Indeks Pembangunan Manusia mencapai 86,11 sekaligus menjadi pencapaian tertinggi di Indonesia, sementara Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 16,28 tahun,” imbuhnya. (Tam)

Besar!（2）